Jakarta - Partai Golkar memasang foto mantan Presiden Soeharto sebagai atribut kampanye di setiap spanduknya. Namun, masyarakat tak boleh terlena dengan kerinduan terhadap penguasa Indonesia selama 32 tahun itu.
"Masalahnya adalah mengingatkan, Pak Harto sebagai pribadi sangat baik. Tapi sebagai pimpinan suatu rezim, sangat repersif kepada orang berbeda pendapat dengan negara tidak bisa," ungkap peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, di Auditorium LIPI, Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Kristiadi menambahkan, di rezim Soeharto, orang ingin membuat perkumpulan atau sebuah kongres saja dibatasi oleh negara.
"Berbeda pendapat dianggap kejahatan, pemerintahan otoriter dan di orba, ini kejahatan luar biasa. Memonopoli kebenaran dan kebenaran hanya milik negara," tegasnya.
Dia pun meminta kepada media agar lebih berperan memberikan informasi dan fakta mengenai Soeharto secara menyeluruh.
"Masyarakat harus diingatkan, kalau orang lihat pak Harto dengan senyuman seperti itu, dikira enak di masa lalu. Padahal di masa lalu, memonopoli kekuasaan dan kebenaran hanya milik negara dan itu kriminal. Tergantung media mengingatkan publik. Harus offensif," pungkasnya.
